Pada tanggal 10 Juni 2010 lalu bertempat di hotel Dinasty - Purwokerto (Kabupaten Banyumas) Jawa Tengah telah diadakan semiloka bertajuk: Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD). Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiatif Regional Management BARLINGMASCAKEB dan SAMPAN. Melalui kegiatan ini diharapkan daerah dapat mendengar secara langsung fatwa dari PUSAT terkait penganggaran KAD oleh Pemerintah Daerah. Hadir sebagai narasumber penting dari Kementrian Dalam Negeri a.l. Dirjen BAKD Bpk. Ir. Timbul Pudjianto MPM dan Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Bpk Drs. Norman Muhdad, M.Si dari PUM serta selaku tuan rumah, yaitu Direktur Eksekutif RM BARLINGMASCAKEB Bpk. Drs. Mardjoko, MM (Bupati Banyumas).

Fatwa yang diharapkan bisa di dengar pada workshop ini berupa petunjuk dan arahan dari Pusat tentang bagaimana alokasi dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dilakukan dalam konteks KAD. Pada diskusi yang berlangsung dinamis dapat disimpulkan beberapa temuan penting. Pada model KAD seperti Regional Management BARLINGMASCAKEB & SAMPAN penganggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Hibah yang dipayungi oleh perjanjian hibah. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada lembaga/badan KAD yang dimaksud. Dengan demikian pemerintah daerah tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan melainkan lembaga/badan KAD sebagai penerima dan pengguna dana hibah tersebut.
Sejauh ini Dirjen BAKD menegaskan tidak adanya larangan untuk melakukan sharing anggaran dalam melakukan kegiatan kerjasama antar daerah seperti yang dilakukan pada RM BARLINGMASCAKEB & SAMPAN. Hal ini dapat menjadi informasi penting bagi Regional Management lain yang tersebar diseluruh Indonesia untuk tidak lagi merasa ragu dan khawatir dalam melakukan kegiatannya.